Bogor-Aspirasi.net Marhaen,…. Marhaen,… “Marhaen”?  Ya, kata
“Marhaen” memang tak asing lagi di telinga orang-orang Indonesia. Kita sering
menemukan kata Marhaen dalam buku-buku sejarah dan politik di Indonesia. Selain
itu, ada sejumlah gerakan politik, baik partai maupun organisasi massa, yang
gandrung menggunakan kata “
Marhaen”.
Kata marhaen sudah dipergunakan
secara luas. Media massa mainstream sering menggunakan kata “marhaen” merujuk
pada petani. Ada juga yang mempersamakan marhaen dengan “wong cilik”. Sedangkan
beberapa pihak lain menyebut kata Marhaen sinonim dengan kata “Proletar”.
Yang terjadi, seakan-akan istilah
marhaen ini tidak punya defenisi ketat. Akhirnya, penggunaannya pun bisa sangat
bebas. Saya kira, marhaen adalah sebuah istilah yang punya kategori-kategori
tertentu. Dengan begitu, ia tidak bisa dipergunakan secara bebas.
Asal usul kata Marhaen
Kata Marhaen merujuk pada Bung
Karno. Penuturan sejarah menyebutkan, Bung Karno-lah yang menemukan perkataan
ini pertama kali. Dia pula yang paling berkontribusi mengangkat istilah ini
masuk dalam gelanggang politik.
Baiklah, kita lihat akar
historisnya. Dalam buku otobiografinya yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat
Indonesia
, Bung Karno mengatakan, ia menemukan istilah marhaen pada
usia 20 tahun. Artinya, itu terjadi kira-kira tahun 1921.
Alkisah, Soekarno sudah lama
merenungi, atau lebih tepatnya berusaha memahami, tentang klas-klas dalam
masyarakat Indonesia. Saat itu, Ia sedang bergumul dengan persoalan-persoalan
teoritik. Akhirnya, pada suatu pagi, Bung Karno memilih mendayung sepeda tanpa
tujuan. Mungkin sekedar “jalan-jalan”.
Saat itu, Bung Karno tinggal di
kota Bandung. Nah, ia sedang jalan-jalan ke bagian selatan kota nan cantik itu.
Nah, sesuai penuturan Bung Karno, Bandung selatan itu dikenal sebagai kawasan
pertanian. Tiap-tiap petani mengerjakan sawahnya sendiri. Luasnya tidak
melebihi dari sepertiga hektar.
Ini menarik perhatian Bung Karno.
Ia mendatangi salah seorang dari petani itu. Terjadilah dialog dengan
menggunakan bahasa Sunda. Pendek kata, dari dialog itu Soekarno menyimpulkan:
petani itu mengerjakan sawah sendiri (warisan orang tua), menggunakan perkakas
kerja sendiri, hasilnya hanya untuk menghidupi diri sendiri atau keluarga
sendiri (tidak ada kelebihan untuk dijual), tidak mempekerjakan tenaga orang
lain, dan punya rumah berbentuk gubuk yang dipunyai sendiri.
Nama petani itu adalah Marhaen.
Sama seperti nama Jones atau Smith di Eropa, kata Bung Karno. Di situlah Bung
Karno menemukan ilham (petunjuk): menggunakan nama Marhaen untuk menamai semua
orang Indonesia yang senasib dengan petani bernama Marhaen itu.
Perlu diingat, Soekarno saat itu
sudah aktif di pergerakan. Di Bandung, ia menjadi bagian dari kelompok diskusi
Algemene Studie Club”. Sejak
itu, Soekarno mulai menggunakan istilah Marhaen dalam diskursus klas atau
susunan sosial masyarakat Indonesia.
Tetapi istilah itu tidak sempit
merujuk ke petani saja. Masih di buku yang sama, Bung Karno juga menyebut
“tukang gerobak” sebagai marhaen. Sebab, si tukang gerobak punya alat produksi,
tetapi tidak menyewa pembantu (tenaga kerja) dan tidak punya majikan.
Inilah dasar dari penemuan ajaran
Bung Karno: Marhaenisme. Ia mengatakan, marhaenisme merupakan lambang dari
penemuan kembali kepribadian nasional bangsa Indonesia. Atau, istilah lainnya,
teori yang disusun sesuai konteks historis dan kekhususan masyarakat Indonesia.
Defenisi Marhaen
Istilah Marhaen tidaklah jatuh
dari langit sebagai sebuah ilham. Ia merupakan hasil pergumulan teoritis dan
observasi. Dan, saya kira, teori ini terus mengalami pengembangan dan
penyimpulan-penyimpulan.
Sekarang, kita ke pertanyaan: apa
itu “Marhaen”?
Di atas kita sudah menemukan
kategori-kategori marhaen: pertama, ia merupakan pemilik produksi kecil. Kedua,
ia tidak menyewa atau mempekerjajakan orang lain. Alat produksi itu dikerjakan
dengan tenaga sendiri (plus keluarga). Ketiga, ia tidak punya majikan. Keempat,
hasil produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya.
Kadang hasil produksinya pas-pasan.
Singkat kata, Bung Karno
mendefenisikan Marhaen sebagai berikut: seorang marhaen adalah seorang yang
mempunyai alat produksi kecil; seorang kecil dengan alat produksi kecil, dengan
alat-alat kecil, sekedar cukup untuk dirinya sendiri.
Dalam terminologi marxis, ini
mungkin sepadan dengan istilah “borjuis kecil”. Namun, Soekarno memberi
penekanan pada istilah marhaen ini dengan perkataan “kaum melarat Indonesia”.
Artinya, meskipun ia pemilik produksi kecil—mungkin mirip dengan borjuis
kecil—tetapi ia hidup sangat melarat.
Dengan demikian, istilah marhaen
mencakup petani kecil, pedagang kecil, pemilik usaha kecil, dan lain-lain.
Dalam perkembangannya, Soekarno
mulai memasukkan proletar sebagai bagian dari Marhaen Indonesia. Pada tahun
1960-an, Soekarno menyebut kaum Marhaen itu terdiri dari tiga unsur: unsur kaum
miskin proletar Indonesia (buruh), unsur kaum tani melarat Indonesia, dan unsur
kaum melarat Indonesia lainnya.
Saya kira, pengembangan ini tak
lebih dari sebuah kebutuhan politik saat itu, yakni menyatukan seluruh kaum
tertindas Indonesia ke dalam sebuah persatuan revolusioner atau sering disebut
sammenbundeling van alle revolutionaire krachten”.
Dasar  Teoritis
Menurut bung Karno, istilah
proletar—yang populer di Eropa—tidak tepat untuk menjelaskan kategori-kategori
yang disebut marhaen itu. sebab, bagi Soekarno, istilah proletar sudah jelas:
orang yang tidak punya hasil produksi dan, karena itu, menjual tenaga kerjanya
pada orang lain/majikan. Dan ia menerima upah dari menjual tenaga kerjanya itu.
Berbeda kan?
Nah, di era Bung Karno itu, proletar
memang sudah ada. Soekarno juga mengakui hal itu. Hanya saja, bagi Soekarno,
bagian terbesar dari kaum tertindas Indonesia bukan proletar, melainkan yang
masuk kategori Marhaen itu.
Kenapa bisa demikian?
Ini tidak terlepas dari
perkembangan kapitalisme di Indonesia. Kata Soekarno, kapitalisme di Indonesia
itu, yang dibawa oleh kolonialisme Belanda, punya kekhususan. Apa
kekhususannya?
Ketika Belanda hendak menancapkan
kuku-kuku kolonialismenya di Indonesia, negeri kincir angin itu masihlah
terbelakang. Tan Malaka menyebutnya “negeri tani dan tukang warung kopi yang
kecil-kecil.” Jadi, belanda sendiri belum merupakan negara industrialis saat
itu. Sangat berbeda dengan Inggris, misalnya, yang sudah berkembang pesat sejak
mengalami revolusi industri.
Kolonialisme ala Belanda ini
membawa dampak. Belanda datang ke Indonesia berlagak bak saudagar. Apa yang
terjadi? untuk memaksakan monopolinya di Indonesia, VOC melakukan pemaksaan dan
perampasan. Mirip dengan akumulasi primitif dalam masyarakat pra–kapitalis.
Merampas barang  dagangan—khususnya rempah-rempah–dan kemudian di jual di
pasar internasional.
Di jaman cultural stelsel tetap
saja begitu. Hanya saja, di sini kapitalis Belanda sudah mulai menanamkan
modalnya di Indonesia. Itulah mengapa Bung Karno menyebut imperialisme Belanda
itu sebagai “finance-capital”.
Namun, sebagian besar kapital itu
jatuhnya di sektor pertanian/perkebunan. Sebagian besar kapital Belanda
itu—hampir 75%, kata Soekarno—hanya menghasilkan onderneming-onderneming: onderneming teh, onderneming tembakau, onderneming karet, onderneming kina, dan lain
sebagainya. Di Hindia-Belanda (Indonesia), kata Soekarno, yang dominan adalah
kapitalisme pertanian.
Perkembangan kapitalisme yang
demikian, kata Bung Karno, tidak menghasilkan proletar murni. Yang terjadi,
kapitalisme pertanian ini menghasilkan susunan sosial masyarakat paling banyak
merupakan kaum tani yang melarat.
Sudah begitu, kolonialisme Belanda
tidak menghasilkan konsentrasi dan pemusatan industri modern di kota-kota.
Akibatnya, kota di Indonesia tidak tumbuh sebagaimana layaknya kota-kota di
Eropa. Hingga awal abad ke-20, mayoritas rakyat Indonesia, yakni 70-80%, masih
tinggal di daerah pedesaan.
Ini berbeda dengan di eropa. Eropa
benar-benar terindustrialisasi. Terjadi konsentrasi dan pemusatan produksi di
kota-kota. Ini menghasilkan kaum proletar 100%  (murni). Bahkan, klas
proletar tumbuh menjadi bagian terbesar di dalam masyarakat.
Sudah begitu, kata Bung Karno,
hasil produksi onderneming itu dijual di eropa. Akibatnya: ini uang bekerja di
Indonesia, menggaruk kekayaan alam Indonesia, dibawa ke negeri Belanda untuk
dijual di eropa, mendapat untung di eropa, untung itu dibawa lagi ke Indonesia,
ditanam lagi Indonesia, menggaruk kekayaan alam Indonesia..dan seterusnya.
Karena kapital Belanda itu
orientasinya ekspor alias bergantung pada pasar eropa, maka politik kolonial
Belanda di Indonesia tak berkepentingan untuk meningkatkan daya beli rakyat
Indonesia. Karena itu, tidak pula berkepentingan meningkatkan pengetahuan
rakyat Indonesia.
Ini berbeda sekali dengan
kolonialisme Inggris di India, misalnya. Kapitalisme inggris, kata Bung Karno,
lebih banyak ke perdagangan dan pengambilan bahan baku. Imperialisme dagang ini
memerlukan pasar. Maka, imperialisme Inggris di India berkepentingan untuk
tidak membunuh daya beli rakyat India. Imperialisme Inggris juga membiarkan
berdirinya sekolah-sekolah dan Universitas. Lahirlah nama besar:  Tilak,
Mahatma Gandhi, Das, Tagore, Dr. C. Bose dan Dr. Naye.
Kepeloporan Klas Proletar
Bagi saya, pengidentifikasian
marhaen dalam susunan masyarakat Indonesia tak lebih dari upaya Bung Karno
untuk menarik mayoritas rakyat Indonesia untuk terjun dalam perjuangan
anti-kolonial dan menuju sosialisme.
Proyek ini, bagi saya, sama saja
ketika Mao  Tse Tung di Tiongkok melihat arti penting atau signifikansi
kaum tani. Atau, sekarang ini, kaum kiri Amerika Latin melihat signifikansi
dari apa yang disebut “masyarakat asli/pribumi” (indigenous peoples).
Di sini, Bung Karno menjawab
problem kekhususan masyarakat Indonesia. Ia menggunakan analisa klas—tentu saja
dari analisa Marxisme—dengan menerapkannya dalam konteks Indonesia. jadi,
Soekarno tidak dogmatis.
Meski begitu, dalam proyek
sosialismenya, Soekarno tetap mempercayakan klas proletar sebagai klas pelopor.
Ini sangat gamblang pada penjelasannya sebagai berikut:
kaum Proletar sebagai klas
adalah hasil langsung daripada kapitalisme dan imperialisme. Mereka adalah
kenal akan pabrik, kenal akan mesin, kenal akan listrik, kenal akan cara
produksi kapitalisme, kenal akan kemodernannya abad keduapuluh. Mereka ada pula
lebih langsung menggenggam mati hidupnya kapitalisme di dalam mereka punya
tangan, lebih direct (langsung, ed.)
mempunyai gevechtswaarde anti kapitalisme. Oleh karena itu, adalah
rasionil jika mereka yang di dalam perjuangan anti kapitalisme dan imperialisme
itu berjalan di muka, jika mereka yang menjadi pandu, jika mereka yang menjadi
“voorlooper”, -jika mereka yang menjadi “pelopor”.

Bung Karno sendiri mengakui keterbelakangan
kaum tani. Kita juga bisa melihat penjelasan Bung Karno soal kaum tani sebagai
berikut:
mereka punya pergaulan hidup
adalah pergaulan hidup “kuno”. Mereka punya cara produksi adalah cara produksi
dari jaman Medang Kamulan dan Majapahit, mereka punya beluku adalah belukunya
Kawulo seribu lima ratus tahun yang lalu, mereka punya garu adalah sama tuanya
dengan nama garu sendiri, mereka punya cara menanam padi, cara hidup,
pertukar-tukaran hasil, pembahagian tanah, pendek seluruh kehidupan sosial ekonominya
adalah masih berwarna kuno, -mereka punya ideologi pasti berwarna kuno pula!

Tetapi, sekalipun begitu, Soekarno
tidak mengabaikan peranan petani. Ia justru melihat signifikansi kaum tani
melarat ini, bersama dengan pemilik produksi kecil melarat lainnya, sebagai
kekuatan besar dalam revolusi. Sekalipun pimpinan revolusi diletakkan di pundak
kaum proletar.
Karena itu, Bung Karno menyadari,
perjuangan kaum marhaen di Indonesia tidak akan berjalan sukses kalau tidak
menghimpun kaum buruh. Soekarno mengatakan, “pergerakan kaum Marhaen tidak akan
menang, jika tidak sebagai bagian daripada pergerakan Marhaen itu diadakan
barisan “buruh dan sekerja” yang kokoh dan berani.”
Bagaimana dengan sekarang?
Perkembangan kapitalisme di
Indonesia, seperti juga di negara-negara dunia ketiga lainnya, tidak mengarah
pada “negara industri modern”. Yang terjadi, neoliberalisme justru menciptakan
fenomena “deindustrialisasi”.
Struktur industri kita menghasilkan
kenyataan berikut: pabrik-pabrik yang mempekerjakan 500 orang atau lebih hanya
menyerap sepertiga dari total tenaga kerja. Sedangkan dua pertiganya bekerja di
industri-industri skala menengah (20-99 pekerja), skala kecil (5-19 pekerja),
dan rumah tangga (1-4 pekerja).
Juga, kalau kita melihat data BPS,
jumlah keseluruhan unit usaha di Indonesia mencapai 51,262 juta. Dari total
unit usaha tersebut, terdapat 50,697 atau 98,9% adalah usaha mikro, 520.221
usaha kecil (1,01%), 39.657 usaha menengah (0,08%) dan hanya 4.463 usaha
berskala besar (0,01%). Artinya,  99,99% usaha di Indonesia itu masuk
dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Tidak bisa dipungkiri,
perkembangan kapitalisme di Indonesia meningkatkan apa yang disebut sektor
informal. Statistik resmi menyebut angka pekerja sektor informal di Indonesia
mencapai 70%.
Kategori sektor informal adalah
pedagang kaki lima, perdagangan kecil, perajin kecil, dan pertanian dalam skala
kecil. Ini meliputi keseluruhan sektor perdagangan mikro (asongan, PKL, calo,
dll), Industri pengolahan mikro (industri rumah tangga, kerajinan, dan
lain-lain), dan pertanian mikro (petani menengah, miskin, dan gurem).
Artinya, mayoritas rakyat
Indonesia sekarang ini sebetulnya adalah pemilik produksi kecil. Dan, sebagian
besar mereka itu, menurut saya, adalah orang-orang yang membuka usaha sekedar
untuk survive atau
bertahan hidup dari gempuran neoliberal.
Dengan demikian, istilah marhaen
Bung Karno masih relevan untuk sekarang. Ia masih ampuh sebagai alat analis
klas terhadap susunan sosial masyarakat di Indonesia. Ia juga masih efektif
sebagai teori politik dalam kerangka menarik partisipasi mayoritas rakyat
Indonesia ini, yakni kaum melarat, dalam tugas-tugas revolusi di Indonesia.
Soekarno tetap Hidup sampai sekarang???… iya, Marwah
Soekarno tetap tidak akan pernah bisa mati, kekal hidup dalam Jiwa dan Raga
Bangsa Indonesia.

 Hj. Ratu Sara Albantani Dewan Pembina Yayasan Putra Bangsa  Seroja

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.