Tangerang, Aspirasi.net – LBH BARA JP [ Lembaga
Bantuan Hukum ] Barisan Relawan Jalan Perubahan selaku Kuasa Hukum atas nama
Masyarakat, Menggugat KPU Kabupaten Tangerang Ke BAWASLU Republik Indonesia ,Perihal
Sengketa terhadap penetapan Partai Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tentang Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019, berdasarkan hasil Rapat Pleno Penetapan Partai
Politik Pemilu Tahun 2019 berdasarkan hasil yang tertuang dalam Berita Acara
Nomor: 22/PL.01.1-BA/03/KPU/II/2018 Tanggal 17 Febuari Tahun 2018.
Kami [LBH-BARA JP] memang benar telah Mengajukan Permohonan Sengketa Penetapan Partai
Peserta Pemilu Tahun 2019 Kepada BAWASLU RI [Badan Pengawas Pemilu Republik
Indonesia] pada Tanggal 19 Febuari 2018, Saat elbaren mewawancarai di kantornya.
Awal nya Klaen kami Kuasa pemilik
rumah di Perum PWS Blok AF. 18 No. 50 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tiga Raksa
sudah melayangkan Surat Pengaduan Perihal Penjelasan dan Keberatan pada tanggal
05, 12, 14 kepada KPU Kabupaten Tangerang dan PANWASLU Kabupaten Tangerang,
Namun sangat disayangkan sampai dengan Penetapan Partai Peserta Pemilu oleh KPU
RI pada tanggal 17 Febuari 2018 belum juga mendapatkan tanggapan. Tutur beliau.

 

Ini adalah salah satu tugas, sebagaimana
yang diamanatkan dalam pasal 3 butir “b” Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum yang menyatakan: “Mewujudkan Hak Konstitusional segala
warga Negara sesuai dengan Prinsip persamaan kedudukan di dalam Hukum.” Kami berpartisipasi
untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang bersih, berwibawa dan Kredibel,
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 Ayat 1 sampai dengan Ayat 6 “Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018.” Artinya seluruh proses tahapan
pemilu 2019 dalam hal persyaratan partai politik peserta pemilu harus sesuai
dengan yang diatur dalam PKPU dan UU PEMILU, kalau memang satu partai tidak
memenuhi syarat sebagaimana yang diatur , PANWASLU Kabupaten Tangerang dan BAWASLU
RI harus tegas menyikapi dugaan pelanggaran ini dan tidak boleh pandang bulu
dalam penegakan hukum. Tutur Direktur Eksekutif LBH BARA JP Dinalara.
Kemudian beliau juga mengatakan “Apabila
PANWASLU Kab.Tangerang dan BAWASLU RI” tidak mengambil tindakan tegas terhadap
dugaan pelanggaran ini, Maka Kami akan melanjutkan Ke DKPP RI dan akan
menggugat di PTUN terkait SK Penetapan Partai Peserta Pemilu 2019. (HAM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.