Leo (kemeja Putih bersama para tokok masyarakat Pasar Kemiri Muka, Depok

 

Depok,Aspirasi.net-‘Gajah tarung dengan gajah, planduk mati ditengah-tengah’
demikian kiranya gambaran nasib para pedagang Pasar Kemiri Muka. Dimana Pemerintahan
Kota Depok berperkara dengan  PT
Petamburan Jaya jaya terkait lahan Pasar kemiri.
Setelah dua tahun putusan dimenangkan oleh PT. Petamburan
Jaya, dan kabarnya tanggal 19 April mendatang Kawasan Pasar Kemiri Muka akan
dieksekusi, dan konon akan disulap menjadi apartemen. Sementara nasib pedagang
yang ada di pasar tradisional tersebut, sedikitpun tak terfikirkan. Padahal sudah
puluhan tahun mereka berdagang disana, dan Pasar Kemiri Muka sudah menjadi
ladang kehidupan mereka dan tempat bertumpu masa depan keluarga.
Mendapat kabar prihal eksekusi, segera masyarakat Pedagang
Pasar Kemiri bereaksi. Mereka bermusyawarah untuk menolak eksekusi. Tak kurang
dari 200 orang pedagang dari berbagai perwakilan komunitas pedagang yang ada di
pasar tersebut pada  sabtu 31 Maret
berkumpul di Aula Budi Luhur yang tempatnya masih di kawasan pasar.
Maswyarakat Pasar Kemiri Muka Bersemangat menolak eksekusi
Dari hasil rembug mufakat tadi, masyarakat bersepakat untuk
menolak eksekusi sampai titik darah penghabisan, dan gerakan itu dikordinatori
oleh H. Widodo sekaligus menunjuk Leo Pardiansyah dari Forum Masyarakat Transparansi
(FORMAT) sebagai kuasa hukum mereka.
“Kami akan melakukan gugatan pihak ketiga, yakni gugatan
dari masyarakat pedagang Pasar Kemiri Muka yang dirugikan atas sengketa yang
terjadi antara pihak PT. Petamburan Jaya dan Pemerintah Kota Depok”, terang
Leo.
Di sisi lain, leo juga menerangkan tentang adanya kontrak
sewa beli yang dilakukan oleh para pedagang pemilik kios Pasar Kemiri kepada
PT. Petamburan Jaya. “Dengan adanya kontrak tersebut, jelas masyarakat memiliki
hak, dan selama ini hak mereka diabaikan. Itu merupakan kejahatan yang
dilakukan PT. Petamburan Jaya terhadap para pedagang, dan kejahatan itu
berunsur pidana”, tandas Leo.
Terkait dengan posisi pemerintah Kota Depok, Leo berpendapat,
kalau perlawanan masuarakat ini bisa menjadi amunisi baru bagi Pemerintah Kota Depok,
terlebih ada kabar kalau tanah yang dikuasai oleh PT. Petamburan Jaya adalah
tanah Hak Guna Usaha yang waktu sewanya sudah habis.
“Kalau betul posisi tanahnya seperti itu, seharusnya tanah
dikembalikan kepada negara, dan menjadi suatu pelanggaran”, terang Leo.
Ketika ditanya perlawanan hukum yang bagaimana, Leo
mengatakan, pihaknya akan melakukan perlawanan hukum baik secara perdata maupun
pidana. “Kami yakin materi kami lengkap untuk itu”, tegas Leo Pardiansyah.
Sementara Widodo selaku koordinator perlawanan eksekusi  Pasar Kemiri Mula menerangkan, masyarakat
pasar kemiri akan menolak eksekusi sampai titik darah penghabisan.
“Pasar Kemiri adalah pasar resmi pemerintah Kota Depok,
terbukti, kami membayara retrebusi kepada pemerintash Kota Depok, dan Pasar Kemiri
menjadi PAD terbesar bagi Kota Depok, dan seharusnya pemerintahpun berpihak
kepada kami, sebab kami adalah bagian dari pembangunan di Kota Depok”,
tegas  Widodo. Ende

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.