Jakarta,Aspirasi.net — Uang tunai senilai hampir Rp.2,8 miliar disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Adriatma Dwi Putra (ADP) Walikota Kendari Februari lalu, uang tersebut disita saat di dirapihkan dalam kotak kardus.
“Tim Operasi Tangkap Tangan amankan uang pecahan Rp. 50 ribu senilai Rp. 2.798.300.000 dan sebuah mobil yang dititipkan di Polda Sulawesi Tenggara untuk keperluan bukti,” kata Basaria Panjaitan di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (9/3/18). Basaria menjelaskan uang tersebut ditemukan di kamar inisial (I) yang merupakan teman dekat dari
Adriatama.
Berawal pada Senin (26/2/18), Direktur Utama PT SBN Hasmun Hamzah (HAS) mengemas uang senilai Rp. 2,8 miliar di dalam sebuah kardus. “Uang tersebut diserahkan kepada inisial (W) untuk dibawa ke sebuah lapangan, yaitu tempat yang sudah disepakati HAS dan ADP,” ujar Basaria.
Di tempat itu, inisial (W) memindahkan kardus dari mobilnya ke mobil perantara lain, yaitu inisial (K), pada pukul 23.00 WITA. Saat itu posisinya lampu mobil dimatikan. Inisial “(K) kemudian membawa uang tersebut ke rumah inisial (I) di Kendari yang merupakan orang dekat dengan Adiatama. Sementara inisial (I) posisinya lagi di Jakarta,” Tuturnya.
Wakil Ketua KPK Basaria Menuturkan “Inisial (I), menitipkan uang tersebut kepada Inisial (S), yang merupakan sopir. Atas perintah Adriatama, inisial (K) dan (S) mengganti kardus uang tersebut dan memasukkan kardus itu ke kamar inisial (I). Tim Opersi Tangkap Tangan KPK menemukan uang tersebut pada Rabu (7/3/18) sekitar pukul 11.00 waktu setempat,”
KPK mengakui sejauh ini belum ada penahanan baru terkait OTT Wali Kota Kendari itu. Pihaknya juga masih menyelidiki soal keuntungan yang diterima para perantara dalam kasus tersebut. “Prinsipnya, mereka bekerja atas perintah. Nanti akan diinformasikan apakah ikut serta atau tidak,” tegas Basaria. KPK juga masih mencari sisa uang yang mulanya diduga mencapai Rp. 2,8 miliar itu.
Diketahui, Adriatama dijerat sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Kendari tahun 2017-2018. Selain itu penyidik juga menetapkan dua orang dari unsur swasta yakni Direktur Utama PT. Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah dan Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faqih sebagai tersangka.
Adriatma diduga kuat telah menerima suap dari Hasmun Hamzah sebesar Rp. 2,8 miliar. Uang itu diberikan Hamsun Hamzah secara bertahap, pertama sebesar Rp. 1,5 miliar dan terakhir Rp. 1,3 miliar. Adriatama selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Dita)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.