JakartaAspirasi.net Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak satu suara dalam
putusan terkait hak angket DPR terhadap KPK. Ada 4 hakim yang tidak sepakat bila
KPK menjadi objek dari hak angket DPR.Salah satunya hakim konstitusi I Gede
Dewa Palguna. Ia menyatakan dalam sistem ketatanegaraan di mana presiden dipilih oleh rakyat, maka presiden berhak membentuk lembaga pemerintah
yang bertanggung jawab pada rakyat bukan parlemen.
“Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga berbeda halnya dengan
sistem parlementer di mana pemerintahan dibentuk oleh parlemen dan karena itu
bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki
kewenangan penuh untuk membentuk pemerintahan berdasarkan legitimasi langsung
yang diperolehnya dari rakyat melalui pemilihan umum sehingga kepada rakyatlah
presiden bertanggung jawab,” kata Palguna saat sidang di MK, Jalan Medan
Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2018).

Selanjutnya, hakim konstitusi Saldi Isra mengatakan KPK bukanlah lembaga
eksekutif. Dengan begitu, menurut Saldi, DPR tidak bisa menggunakan hak angket
terhadap KPK.

“Berdasarkan penafsiran secara sistematis adalah tidak koheren apabila
objek dari pelaksanaan hak angket dan hak-hak DPR lainnya yang diatur dalam
pasal 79 UU MD3 dikatakan mencakup hal-hal yang berada di luar ruang lingkup
kekuasaan pemerintah atau eksekutif,” ujar Saldi.

Berikutnya, hakim konstitusi Suhartoyo juga menyatakan KPK bukanlah lembaga
eksekutif yang bisa menjadi objek hak angket DPR. Ia bahkan mencontohkan agar Indonesia
mencontoh negara lain yang keluar dari jebakan lembaga ad hoc dan
memperkuat lembaga anti korupsinya.

“Pengalaman Hong Kong, Thailand, China, Malaysia yang berusaha keluar dari
ancaman dan jebakan perilaku koruptif sama sekali tidak memposisikan komisi
seperti KPK sebagai lembaga ad hoc dalam pengertian hanya untuk
sementara waktu,” ucapnya.

 

Sementara, hakim konstitusi Maria Farida punya pendapat lain. Ia menilai KPK
sebagai lembaga eksekutif namun independen yang artinya tidak bertanggung jawab
langsung pada presiden hingga tidak bisa menjadi objek dari hak angket DPR.

“Tidak seharusnya KPK menjadi objek dari hak angket DPR. Dengan demikian
permohonan para pemohon adalah beralasan,” ucap Maria.

Sebelumnya, MK memutuskan menolak permohonan gugatan pasal 79 UU 17/2014
yang berisi soal hak angket. Dalam putusan itu, MK menilai hak angket DPR bisa
ditujukan kepada KPK karena KPK masuk dalam ranah eksekutif. ( HAM/DTA )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.