Gambar Ilustrasi
Fenomena Calon Tunggal Dalam Pilkada : Demokrasi Rasa Monarkhi
Oleh : * *Sururi Aziz* *
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 diwarnai adanya calon tunggal di beberapa wilayah. Menurut data di infopemilu.kpu.go.id, terdapat 19 calon tunggal yang akan melawan kotak kosong.
Ke- 19 daerah yang menyajikan calon tunggal adalah di Banten (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Lebak), Aceh (Pidie Jaya), Jambi (Kerinci), Sumatera Selatan (Kota Palembang dan Prabumilih), Jawa Barat (Purwakarta dan Banjar), Jawa Tengah (Karanganyar), Kalimantan Selatan (Tapin), Sulawesi Utara (Minahasa Tenggara), Sulawesi Selatan (Sinjai), Sulawesi Barat (Mamasa), serta Papua (Puncak).
Pasangan calon tunggal tersebut nantinya akan bertarung melawan kotak kosong. Apabila kotak kosong yang memenangkan pemilihan, maka daerah tersebut terancam tak miliki kepala daerah. Dan menariknya, calon tunggal yang akan maju dalam Pilkada 2018 umumnya petahana dan didukung –hampir- semua partai politik di daerah yang melaksanakan pilkada tersebut.
Munculnya fenomena calon tunggal dalam perhelatan pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan anomaly. Faktanya, calon tunggal justru banyak muncul di daerah pemilihan gemuk dengan jumlah pemilih besar dan kekuatan partai politik yang terdistribusi dengan cukup baik.
Fenomena calon tunggal sangat merusak esensi “persaingan ideology” politik. Seharusnya parpol bisa menyajikan kader terbaiknya maju dalam kontestasi pilkada. Parpol diharapkan tidak hanya sekedar berorientasi oportunis dan transaksional. Parpol semestinya mengedepankan demokratisasi dan keberadaan parpol sebagai instrument demokrasi di dalam mengusung calon di partainya.
Calon tunggal dalam Pilkada sebagai bukti kegagalan partai politik dalam memperjuangkan ideology partai. Partai-partai terlalu pragmatis dan melupakan fungsi dasarnya untuk menghadirkan iklim demokrasi melalui persaingan politik. Sikap parpol tidak mencerminkan tugas Parpol sebagaimana disiratkan Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan fungsi partai untuk melakukan kaderisasi politik di masyarakat dan bukan sekadar meraih kemenangan semata.
Munculnya dinasti politik baru di Banten
Pilkada dengan calon tunggal di Banten akibat kartelisasi politik yang dilakukan partai politik. Partai-partai politik telah menciptakan situasi yang mengarah kepada calon tunggal. Di Kabupaten Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar dan Mad Romly menjadi calon tunggal.
Mereka didukung koalisi 12 partai yang ada di Kab. Tangerang yaitu PDIP (7 kursi), Golkar (7 kursi), Nasdem (4 kursi), Demokrat (6 kursi), Hanura (3 kursi), PKS (2 kursi), PPP (6 kursi), PKB (4 kursi), Gerindra (5 kursi), PKPI (1 krsi), PAN (4 kursi), dan PBB (1 kursi). Zaki Iskandar adalah ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, dan Mad Romly yang mendampinginya adalah ketua DPRD Kabupaten Tangerang yang juga salah satu ketua dalam kepengurusan di DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang.
Menguatnya dominasi calon tunggal di Banten menunjukkan kuatnya usaha mempertahankan klan politik non-Atut di Banten. Klan politik baru itu terlihat terutama di Kabupaten Tangerang, klan Ismet Iskandar. Ismet merupakan Bupati Tangerang dua periode antara 2003-2008 hingga 2008-2013. Mantan Gubernur Banten Rano Karno pun sempat mendampinginya sebagai Wakil Bupati Tangerang periode 2008-2013.
Anak laki-laki Ismet Iskandar, Ahmad Zaki, berhasil melanjutkan kepemimpinan ayahnya dengan memenangkan Pilbub Tangerang pada 2013. Pada Pilgub 2018, Zaki kembali maju dalam pemilihan bupati. Anak perempuan Ismet Iskandar, Intan Nurul Hikmah, juga menjadi Wakil Ketua DPRD Kab. Tangerang periode 2014-2019. Sementara anak laki-lakinya yang lain, Ahmad Zulfikar Ibrahim Iskandar, menjadi manajer klub Persita Tangerang sejak 2012.
Kekuatan klan Ismet Iskandar paling terlihat saat Pilbup Tangerang 2013. Saat itu, bisa dikatakan terjadi perang antar pengusaha dan dinasti politik. Aufar Sadat Hutapea, Cawagub pendamping Ahmad Subadri, merupakan pengusaha dengan harta sebesar Rp 5,1 miiar dan uang sebesar 8000 dolar AS. Ada juga, Aden Abdul Kholiq yang merupakan adik ipar Atut yang juga tercatat memiliki harta sebesar Rp 14,5 miliar. Kendati didukung oleh Atut, tetapi Aufar-Aden pun keok. Pengaruh dan jejaring kekuasaan Atut di Banten ternyata gagal di Kabupaten Tangerang.
*** Sururi Aziz adalah mahasiswa jurusan Ilmu Politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara ****.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.