Medan, Aspirasi.net – KPUD Sumut menggelar Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan
Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Sumut 2018. Pengundian digelar di Hotel Grand Mercure, Kota Medan.

Pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Edy-Ijeck) mendapat nomor urut 1 dan
pasangan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djarot-Sihar) mendapat nomor
urut 2. Pengundian nomor urut dilakukan masing-masing wakil, yaitu Ijeck yang
mengambil gulungan kertas diikat dengan pita di dalam sebuah kotak kaca. Hal
yang sama juga dilakukan Sihar.

Setelah mengambil gulungan kertas tersebut, Edy-Ijeck dan Djarot-Sihar sama-sama
maju ke depan panggung, kemudian secara bersama-sama membuka gulungan kertas
yang telah diambil sebelumnya.

“Ini merupakan berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
yang ditandatangani pada Selasa, 13 Februari 2018,” kata Ketua KPUD Sumut
Mulia Banurea, Selasa (13/2/2018).

Rapat Pleno Terbuka kali ini dilakukan KPUD Sumut setelah pada Senin, 12
Februari 2018, kemarin, telah ditetapkan bahwa Pilgubsu 2018 hanya akan diikuti
oleh 2 Paslon, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar
Sitorus. Sementara Paslon  Jopinus Ramli (JR) Saragih-Ance Selian
dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat.

Sebelum pencabutan nomor urut dimulai, Paslon Edy-Ijeck dan Djarot-Sihar disambut oleh
tarian-tarian etnis. Tidak hanya itu, penjagaan ketat juga turut dilakukan
pihak kepolisian untuk menciptakan rasa aman dan kondusif.

Terkait Pilkada Sumut 2018, KPUD Sumut telah menetapkan batasan pengeluaran
dana kampanye Paslon. Batasan pengeluaran dana kampanye sebesar Rp
83.291.659.812. Batasan pengeluaran dana kampanye disepakati oleh Paslon/tim
kampanye bersama KPUD Sumut.

“Masing-masing Paslon harus menyerahkan rekening khusus dana kampanye,
sebelum masa kampanye dimulai,” kata Komisioner KPUD Sumut Benget
Silitonga.

Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan
jadwal Pilkada 2018, kampanye dimulai pada 15 Februari 2018. Rekening yang
wajib dilaporkan harus masuk sebelum dimulainya masa kampanye.

 

“Di dalam rekening berisi saldo awal, sumbernya dari mana. Nantinya
juga akan ada tertera di sana. Selanjutnya di akhir masa kampanye, ada laporan
pengeluaran dana selama kampanye,” terangnya.

Benget menyebut, akan ada tim audit yang ditunjuk untuk mengecek pengeluaran
dana kampanye masing-masing Paslon. Untuk batasan pengeluaran dana kampanye
sebesar Rp 83,2 miliar itu adalah maksimal.

Benget mengatakan,”Kalau
untuk batasan maksimal sumbangan dari donatur perorangan Rp 75 juta, sedangkan
badan hukum maksimal Rp 750 juta. Penyumbang harus jelas identitasnya.
Pemasukan dan pengeluaran dana kampanye akan diperiksa,” (Gita)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.