Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Alo saat berorasi
di hadapan masa aksi damai Masyarakat Pedagang Pasar Kemiri

 

 

Depok, Aspirasi.net – Dua jam sebelum Aksi Damai Para Pedagang Pasar Kemiri,
sekitar pukul delapan pagi,16 April 2018 nampak walikota Depok KH. Idris Abdul Somad sambang ke
Pengadilan Negeri Kota Depok. Datangnya walikota ke Pengadilan tak lain untuk
berkoordinasi sebagai upaya penundaan eksekusi yang akan dilakukan oleh
Pengadilan Negeri Kota Depok, terkait putusan sengketa lahan Pasar Kemiri Muka yang
dimenangkan oleh PT. Petamburan Jaya Raya terhadap Pemerintah Kota Depok.
Ribuan Masyarakat Pasar Kemiri saat lakukan aksi damai
di PN Kota Depok
Kemudian, saat aksi damai yang dilakukan para Pedagang Pasar Kemiri Muka, Ketua DPRD Hendrik Tangke Alo pun membaur dan melakukan orasi di depan ribuan masyarakat Pasar Kemiri
yang melakukan aksi damai di Pengadilan Negeri Kota Depok. Dalam Orasinya
Hendrik mendukung gerakan masyarakat Pasar Kemiri Muka, dan tidak semestinya
eksekusi dilakukan.
Usai lakukan aksi damai di PN Kota Depok, masyarakat
pedagang Pasar Kemiri Muka langsung menuju Kantor Walikota Depok.
Foto bersama usai perundingan di Markas Satpol PP Kota Depok

Lima orang
perwakilan pun diterima oleh para petinggi birokrasi terkait, termasuk Wakil
Walikota Depok Pradi Supriatna. Para perwakilan yang berjumlah lima orang
tersebut diterima para petinggi Pemkot Depok di Ruang rapat KantorSatuan Polisi
Pamong Praja Kota Depok

Dalam keterangannya di depan para perwakilan masyarakat
Pasar Kemiri, Kepala Dinas Aset dan Pengelolaan Keuangan Kota Depok Nina Susana
menyatakan, pemerintah telah berupaya untuk melakukan penundaan eksekusi dan
pemerintah Kota Depokpun akan melakukan gugatan balasan ke PT. Petamburan Jaya
Raya. Nina memaparkan alasan upaya hukum pemerintah adalah, sejak tahun 2008
lokasi yang akan dieksekusi sudah kembali kepada negara, karena PT. Petamburan
tidak memperpanjang Hak Guna Usahanya yang sudah habis di tahun 2008.
Disisi lain, Nina juga menerangkan kalau pemerintah juga
memilkiki banyak aset di lokasi tersebut seperti halnya bangunan jalan dan
infra struktur lainnya. Jadi jelas eksekusi tidak bisa dilakukan. Nina juga
menerangkan tentang pasal 50 UU No 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara
yang diantaranya menyatakan, siapapun tidak dapat menyita barang milik negara
yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengadilan
sekalipun. Jadi terang Nina, seandainya PN Depok tidak melakukan putusan
pengadilan atas kasus pasar Kemiri-pun tidaklah melanggar tata aturan hukum.
Kania, Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Depok
juga menerangkan kalau pihak pemerintahan telah melakukan upaya untuk penundaan
eksekusi, diapun meyakinkan kalau pasar kemiri dikelola oleh Pemerintah
KotaDepok. Sebagai bukti  adanya Unit
Pelayanan Tehnik (UPT) Pasar Kemiri yang melayani kebutuhan para pedagang
setempat.
Sementara itu Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna lebih
kepada memberikan ketenangan kepada para wakil pedagang sambil menerangkan
upaya pemerintah dalam mempertahankan pasar Kemiri Muka.
Pradi Menerangkan, kalau dirinya telah bertemu langsung
dengan Mentri  Agraria dan Tataruang  Sofyan Djalil dan pa menteri mendukung upaya
pemerintah Kota Deopk untuk mengelola kembali lokasi Pasar Kemiri Muka, yang
memang sejak tahun 2008 sudah kembali menjadi tanah negara. Kata Pradi, bukti
dukungan mentri Sofyan Djalil antara lain telah dilayangkannya surat resmi
mentri ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok terkait status tanah Pasar
Kemiri Muka.
Disisi lain, Ketua Pengadilan Negeri Kota Depok Sobandi,SH,MH  masih belum bisa memastikan, apakah eksekusi pada tanggal 19 April ini akan dilakukan atau tidak. Menurutnya semua tergantung kondusif tidaknya situasi, dan situasi tersebut ada pada tanggung jawab pihak kepolisian Metro Depok. dro/Rus

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.