SERANG, Aspirasi.net — Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat di tingkat desa. Di satu sisi dana tersebut telah memberikan banyak kemudahan untuk pembangunan infrastruktur di desa. Namun di sisi lain praktik korupsi membayangi penggunaan dana tersebut.
Di Banten setidaknya ada tiga kasus dugaan korupsi dana desa yang kini tengah dalam proses hukum. Pertama, dugaan korupsi ADD di Desa Binangun, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang tahun 2015-2016.
Kedua kasus dana Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, tahun anggaran 2016 senilai Rp1,3 miliar. Ketiga kasus dugaan penyelewenangan dana desa di Bojong Menteng, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang.
Untuk di kasus ADD di Desa Binangun, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang tahun 2015-2016, pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menemukan kerugian negara lebih dari Rp400 juta setelah melakukan audit dalam perkara rasuah ini.
Hasil pemeriksaan BPKP mengenai kerugian negara telah diterima oleh pihak Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Serang Kota.
“Hasil audit kemarin sudah turun dan sudah saya dorong ke Reskrim,” kata Kapolres Serang Kota, AKBP Komarudin kepada Elbaren.com melalui sambungan telpon beberapa waktu lalu.
Komarudin selanjutnya mengatakan pihaknya akan segera memanggil Kepala Desa Binangun Sulaiman untuk memintai keterangan akhir. “Tahap selanjutnya kita akan segera lakukan penetapan (tersangka),” tutur Kapolres.
Penyidik mengantongi jumlah dana yang tidak dipertanggungjawabkan terkait penggunaan dana desa tersebut dari Inspektorat Kabupaten Serang.
Dari total pagu anggaran dana desa tahun 2015 senilai Rp634,721 dan tahun 2016 senilai Rp1,01 miliar terdapat Rp136,111 juta yang menjadi temuan Inspektorat Kabupaten Serang tertanggal 13 April 2017.
  Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan pekerjaan yang tidak dikerjakan alias fiktif yang dilaporkan rampung seperti belanja peralatan kantor tahun 2015 dan pemasangan paving block tahun 2016.
Di tempat lain, Polres Cilegon menetapkan Kepala Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Sukari sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Dadi Permana Putra mengatakan pengusutan kasus dugaan penyelewengan dana desa itu sempat terhambat akibat menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengetahui secara pasti jumlah kerugian negara.
“Sudah TSK. Berkas Insya Allah minggu depan sudah kita serahkan (Kejari),” ujarnya.
Lebih lanjut, Dadi mengungkapkan untuk saat ini pihaknya belum melakukan pengembangan terkait dana desa tersebut dan masih berkonsentrasi pada satu orang tersangka.
“Tersangka lain belum ada. Untuk saat ini baru satu yang kita majukan, untuk keterlibatan orang lain baru menyusul,” ungkapnya.
Di tempat lain, Penyelidik Tipikor Satreskrim Polres Serang mengusut penggunaan alokasi dana desa (ADD) di Bojong Menteng, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Diduga, penggunaan dana desa tahun 2016 senilai Rp1 miliar lebih tersebut telah terjadi tindak pidana korupsi.
“Saat ini kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Kami masih membutuhkan pendalaman untuk membuktikan ada tindaknya indikasi yang menguatkan tindak pidana,” ujar Kanit Tipikor Satreskrim Polres Serang Iptu Shilton saat ditemui di kantornya Kamis, (19/4/2018).
Penyelidik telah memintai keterangan sebanyak 20 orang saksi termasuk Kepala Desa (Kades) Bojong Menteng berinisial ON. “Masih akan terus bertambah sambil kita menunggu hasil audit dari Jakarta,” kata Shilton.
Sepuluh orang yang diperiksa tersebut merupakan perangkat desa. Mereka secara bergantian menjalani pemeriksaan di ruang Unit Reskrim Polsek Petir. “Kami sedang telusuri terkait penggunaan dana desa termasuk pertanggungjawabannya. Setelah ini (20 orang saksi) mungkin ada lagi (dimintai keterangan) sebelum kami lakukan gelar perkara,” ucap Kanit.
Ia menjelaskan ADD tahun 2016 di Bojong Menteng digunakan untuk kegiatan pembangunan jembatan, pembangunan kantor desa, jalan paving block, drainase dan kegiatan lainnya. “Untuk kegiatan fiktif belum kami temukan. Kami sedang selidiki untuk kegiatan fisiknya karena itu yang dilaporkan (bermasalah),” kata dia. (Amel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.