Andi Irawan, Komisioneris Panwaslu Kab. Tangerang Bidang Penindakan pelanggaran
 
Tangerang, Aspirasi.net — Persoalan pengajuan keberatan terhadap penggunaan domisili rumah sebagai kantor Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang pada data SIPOL [Sistim Informasi Partai Politik] yang terdaftar pada KPU Kabupaten Tangerang terus berkepanjangan.
Panwaslu Kabupaten Tangerang mengundang para pihak termasuk juga pelapor yang terkait mengenai hal tersebut,  secara terpisah tim elBaren mewawancarai kuasa hukum uding dari pihak Bara JP yaitu Roynal pasaribu, SH mengatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Tangerang sudah melewati ambang batas waktu penyelesaian pelaporan pelanggaran pemilu,  sehingga pemanggilan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum, namun untuk menghormati dan menunjukkan keseriusan, maka kami meminta kepada klien kami untuk memenuhi undangan klarifikasi Panwaslu tersebut.
Sementara itu pihak Panwaslu Kabupaten Tangerang diwakili oleh Andi Irawan menyatakan bahwa undangan klarifikasi ini untuk mendapatkan informasi yang utuh mengenai persoalan pelaporan yang diduga adanya pelanggaran yang di lakukan KPU Kabupaten Tangerang mengenai penetapan status memenuhi syarat terhadap PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang.
Dari semua keterangan yang kami dapat,  Menarik untuk kita ikuti perkembangan permasalahan ini selanjutnya, dalam wawancara terpisah Direktur Eksekutif Bara JP,  Dina lara Butar Butar mengatakan bahwa sebelum Panwaslu mengundang untuk meminta klarifikasi,  sebenarnya kami telah melaporkan Panwaslu dan KPU Kabupaten Tangerang kepada DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik atas lambannya instansi tersebut menindak lanjuti laporan masyarakat terkait dugaan “Pelanggaran Kode Etik” Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tangerang. (Ags)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.